KUTAI TIMUR – Pemerintah Kecamatan Bengalon menggelar mediasi antara Agus Tiani dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN) terkait sengketa lahan yang belum menemukan titik temu, Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Lantai II Kantor Camat Bengalon, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.
Pertemuan itu dihadiri Camat Bengalon Muh. Harun Alrasid, S.STP., M.Si.; perwakilan Koramil Bengalon Serma Catur; perwakilan Posal Bengalon Serda Bah Wahyu Syahputra; perwakilan Polsek Bengalon Bripda Kholik; unsur pemerintah desa; pihak perusahaan; serta perwakilan pemilik lahan.
Dalam proses mediasi, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan pandangan mereka mengenai objek lahan yang menjadi sengketa, sehingga diskusi berjalan terbuka antara pemohon dan perusahaan.
Pihak PT KIN menyatakan akan menelaah kembali dokumen pembebasan lahan atas nama Badrunsyah, termasuk berkas pendukung terkait proses pengukuran, penentuan batas, dan pembebasan tanah, sebagai upaya memperjelas riwayat administratif serta dasar penguasaan lahan yang dipermasalahkan.
Sebagai tindak lanjut penelusuran dokumen, direncanakan pertemuan berikutnya yang menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan riwayat lahan, antara lain ahli waris Badrunsyah, mantan Kepala Desa Sepaso Selatan M. Ali Asikin, mantan Pj. Kepala Desa Ismail, serta pihak lain yang dianggap perlu, dengan harapan Pemerintah Desa Sepaso Selatan membantu menelusuri dokumen administrasi dan batas bidang tanah tersebut.
Di hadapan forum, Agus Tiani mengharapkan perusahaan memberi perhatian serius terhadap persoalan yang disampaikan dan mempertimbangkan penyelesaian secara kekeluargaan sambil memperhatikan dokumen penguasaan lahan yang dimilikinya, sedangkan tawaran tali asih berupa bibit kelapa sawit yang sempat diajukan perusahaan belum mencapai kesepakatan kedua pihak.
Pertemuan juga menyinggung sengketa lahan yang melibatkan warga lain, yakni Suriansyah dan Wawan, namun pembahasan lanjutan terhadap kedua kasus tersebut belum dapat dilanjutkan karena dokumen alas hak sebagai dasar penguasaan lahan belum lengkap.
Pemerintah Kecamatan Bengalon menyatakan bersedia membuka ruang fasilitasi dan koordinasi bila diperlukan pertemuan lanjutan, serta mengimbau semua pihak mengedepankan musyawarah dan komunikasi agar penyelesaian dapat dicapai secara kekeluargaan tanpa merugikan pihak mana pun.
Kehadiran unsur TNI-Polri dalam mediasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap koordinasi lintas sektor sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.(0909).
