HULU SUNGAI UTARA – Kasdim 1001/HSU-BLG Mayor Inf Andi Tiro mewakili Dandim 1001/HSU-BLG Letkol Inf Endra Retno Erowanto, S.Sos., M.I.P., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membahas jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD lantai II, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kamis (22/01/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Mawardi, S.H., M.M., dan diikuti oleh unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala perangkat daerah.
Dalam agenda rapat, Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani menyampaikan jawaban dan penjelasan atas berbagai pandangan umum fraksi DPRD. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti seluruh masukan, saran, dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan Raperda tersebut.
“Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan dari DPRD agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Bupati H. Sahrujani dalam penyampaiannya.
Sementara itu, Kasdim 1001/HSU-BLG Mayor Inf Andi Tiro menyampaikan bahwa TNI, khususnya Kodim 1001/HSU-BLG, siap mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
“Kodim 1001/HSU-BLG akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kasdim.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik.(Pendim1001).