ACEH BARAT – Untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, Dandim 0105/Abar Letkol Inf S. Kembaren, S.E., M.I.P., CFrA., hadir dalam Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang digelar di Posko BPBD Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Rabu (07/10/2026).
Rapat lintas sektor itu dimanfaatkan untuk menyatukan langkah, merancang strategi pemulihan, serta meningkatkan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana, terutama menjelang akhir tahun.
Tim Satgas yang hadir antara lain Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Kajari, Plt. Kepala BPBD, Sekda, Ketua MPD, Ketua MPU, para kepala dinas, serta para camat se-Kabupaten Aceh Barat.
Di depan peserta rapat, Dandim 0105/Abar menekankan pentingnya sinergi yang kuat melalui tiga unsur: komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk menjamin efektivitas penanganan dan pemulihan bencana.
“Komunikasi harus nyambung, koordinasi harus solid dan kolaborasi harus nyata. Inilah formula 3K yang menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tegas Dandim.
Lebih jauh, Dandim mengingatkan perlunya meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah antisipatif atas potensi bencana, termasuk dengan mengacu pada prakiraan curah hujan tinggi sebagai indikator kesiapsiagaan di lapangan.
Informasi peringatan dini dan prakiraan cuaca dari BMKG perlu disalurkan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga tindakan pencegahan, evakuasi, dan penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Dandim juga menggarisbawahi pentingnya setiap desa dan kecamatan memiliki pemetaan jalur evakuasi serta lokasi posko bencana yang jelas agar pergerakan masyarakat dan petugas dapat berlangsung cepat dan terarah saat bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita harus membangun sistemnya sejak awal secara terpadu, mulai dari informasi peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi posko, kesiapan personel hingga ketersediaan logistik,” ujar Dandim.
Selain itu, Dandim mengingat sejumlah hambatan yang kerap muncul dalam penanganan bencana, seperti keterbatasan distribusi logistik, sulitnya akses ke beberapa desa, ketersediaan air bersih yang minim, potensi penjarahan bantuan, serta terputusnya sarana komunikasi akibat dampak bencana.
“Hal-hal seperti ini harus kita petakan dan antisipasi sejak dini. Jangan sampai ketika bencana datang, kita baru mencari solusi. Kesiapan harus dibangun sebelum situasi darurat terjadi,” imbuh Dandim.
Aspek administrasi juga mendapat perhatian; menurut Dandim, administrasi harus dipersiapkan dan ditata tertib untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.
Dandim menegaskan bahwa TNI akan terus mendukung kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi bersama satuan tugas dan seluruh unsur terkait baik pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana, khususnya dalam penanganan dan pemulihan akibat banjir.
Rapat PRR tersebut menjadi bagian penting koordinasi lintas sektoral agar seluruh unsur dapat bergerak cepat dan terarah sehingga risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan serta dikendalikan.(0105)